Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ini 5 Kritik YLKI Usai Jajal Kereta MRT Jakarta

image-gnews
Sejumlah anak bersama orangtuanya mencoba MRT di Stasiun Bundaran Hotel Senayan, Jakarta, Ahad,17 Maret 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Sejumlah anak bersama orangtuanya mencoba MRT di Stasiun Bundaran Hotel Senayan, Jakarta, Ahad,17 Maret 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mencatat 5 kritik usai mengikuti uji coba MRT Jakarta untuk publik. Salah satu kritiknya adalah minimnya tanda untuk memandu penumpang. 

Baca: Anies Klaim Pemerintah Pusat Setuju MRT Fase II Lewati Monas

Tulus menyampaikan perlunya penandaan di stasiun dan kabin kereta guna memberikan informasi serta edukasi untuk penumpang. "Di kabin kereta tidak ada penandaan sebagaimana penandaan di KRL Jabodetabek," kata Tulus dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 20 Maret 2019.

Menurut Tulus, PT Mass Rapid Transit luput soal tanda larangan bersandar di depan pintu. Selain itu juga tak ada tanda larangan makan dan minum di dalam kereta serta ruang tinggu.

Kekurangan MRT Jakarta berikutnya adalah tak ada pemberitahuan berupa suara atau tulisan saat pintu MRT akan ditutup. "Padahal ini sangat penting bagi konsumen, apalagi jika penumpangnya penuh sesak," ujar Tulus.

Kritik ke-4 adalah belum ada penandaan terkait peta yang menggambarkan rute dan jaringan MRT, baik di stasiun dan atau kabin kereta. Termasuk perlu adanya informasi rute jaringan angkutan umum sebagai pengumpan MRT, di masing-masing stasiun. "Ini sangat penting agar konsumen tidak bingung mau naik apa, setelah turun dari MRT," tambahnya. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dia meminta PT MRT segera melengkapi penandaan-penandaan itu. Menurut dia, informasi yang edukatif diperlukan untuk mendorong perubahan perilaku penumpang MRT.

Catatan terakhir YLKI adalah tidak ada rak bagasi di kabin kereta. Jika merujuk pada KRL Jabodetabek maka ada rak bagasi, juga MRT di Jepang.

Tulus mengatakan humas MRT Jakarta menyebut space rak bagasi akan dipakai untuk iklan. "Iklan boleh tapi jangan mengurangi hak dan kenyamanan konsumen. YLKI menyarankan rak bagasi tetap ada, walau mungkin tidak secara full," katanya.  

Baca: Anies Baswedan Sebut Operasional Komersil MRT Jakarta 1 April

Di sisi lain, YLKI mengapresiasi fasilitas lain yang sudah tersedia baik di stasiun ataupun kereta MRT Jakarta. Misalnya, kereta tak mengeluarkan suara bising saat dioperasikan. Kecepatan kereta pun stabil. Semua ruang tunggu di stasiun juga dilengkapi pembatas yang bisa dibuka dan ditutup otomatis sebelum penumpang naik atau turun kereta.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau fasilitas dan pelayanan kesehatan di RSUD Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara, pada Jumat, 15 Maret 2024. Jokowi melihat proses pelayanan BPJS Kesehatan yang dia klaim sudah baik. Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.


Terkini: Jokowi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan YLKI Pertanyakan Alasannya, Bea Cukai Banyak Disorot Sri Mulyani Rapat Internal

2 hari lalu

Petugas melayani peserta BPJS Kesehatan di kantor cabang Proklamasi, Jakarta.
Terkini: Jokowi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan YLKI Pertanyakan Alasannya, Bea Cukai Banyak Disorot Sri Mulyani Rapat Internal

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mempertanyakan alasan pemerintah menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar dalam layanan BPJS Kesehatan.


Proyek MRT Jakarta Fase 2 Terus Mengalami Perkembangan Pembangunan, ke Mana Rutenya?

2 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek lanjutan pengerjaan jalur MRT Fase 2A CP203 rute Harmoni-Kota di Glodok, Jakarta, Jumat 10 Mei 2024. PT MRT Jakarta (Perseroda) melaporkan perkembangan terkini pekerjaan pembangunan MRT fase 2A yang menelan investasi sekitar Rp25,3 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Proyek MRT Jakarta Fase 2 Terus Mengalami Perkembangan Pembangunan, ke Mana Rutenya?

Pembangunan proyek MRT Jakarta fase 2 mengalami perkembangan. Rute lanjutan ini akan menghubungkan daerah mana saja?


Jokowi Menghapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan, Dipertanyakan YLKI hingga Ditanggapi Direktur BPJS

2 hari lalu

Ilustrasi BPJS Kesehatan. Dok.TEMPO/Aditia Noviansyah
Jokowi Menghapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan, Dipertanyakan YLKI hingga Ditanggapi Direktur BPJS

Jokowi akan menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) sebagai pengganti sistem kelas 1, 2, 3 BPJS


YLKI: Peserta BPJS Kesehatan Butuh Standarisasi Kelas Bukan Kelas Rawat Inap Standar

2 hari lalu

Petugas melayani peserta BPJS Kesehatan di kantor cabang Proklamasi, Jakarta.
YLKI: Peserta BPJS Kesehatan Butuh Standarisasi Kelas Bukan Kelas Rawat Inap Standar

YLKI mempertanyakan alasan pemerintah memberlakukan sistem Kelas Rawat Inap Standar dalam layanan BPJS Kesehatan


Berikut Rute dan Tarif LRT Jabodebek dan MRT Jakarta, Apa Saja Perbedaannya?

2 hari lalu

LRT (kiri) dan MRT Jakarta. ANTARA; jakartamrt.co.id
Berikut Rute dan Tarif LRT Jabodebek dan MRT Jakarta, Apa Saja Perbedaannya?

LRT Jabodebek dan MRT Jakarta kerap disamakan oleh sebagian orang. Padahal, dua transportasi umum ini memiliki perbedaan rute dan tarif.


Bea Masuk Barang Impor Disoal, YLKI juga Mendapat Aduan

16 hari lalu

Ilustrasi bea cukai. Shutterstock
Bea Masuk Barang Impor Disoal, YLKI juga Mendapat Aduan

Bea Cukai sedang disorot karena kasus bea masuk impor yang mahal. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengungkapkan ada sejumlah aduan serupa.


Terpopuler: YLKI Minta Pinjol Ilegal Diberantas, Menteri Budi Arie Sebut Judi Online Hantu

18 hari lalu

Pesan penawaran pinjaman online yang ada di gawai saat rilis kasus di kantor Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, 15 Oktober 2021. ANTARA/Sigid Kurniawan
Terpopuler: YLKI Minta Pinjol Ilegal Diberantas, Menteri Budi Arie Sebut Judi Online Hantu

Berita terpopuler Tempo: YLKI menuntut pemberantasan Pinjol ilegal, Menkominfo Budi Arie sebut judi online seperti hantu.


Terpopuler: YLKI Minta Akar Pinjol Ilegal Diberantas, Menteri Budi Arie Sebut Judi Online Hantu

18 hari lalu

YLKI Catat Pinjol Ilegal Jadi Aduan Konsumen Tertinggi Selama 2023
Terpopuler: YLKI Minta Akar Pinjol Ilegal Diberantas, Menteri Budi Arie Sebut Judi Online Hantu

Berita terpopuler Tempo: YLKI menuntut pemberantasan Pinjol ilegal, Menkominfo Budi Arie sebut judi online seperti hantu.


YLKI Kirim Surat ke Satgas Pasti, Minta Pemberantasan Pinjol Sampai ke Akarnya

18 hari lalu

Ilustrasi: Rio Ari Seno
YLKI Kirim Surat ke Satgas Pasti, Minta Pemberantasan Pinjol Sampai ke Akarnya

Kabid Pengaduan YLKI Rio Priambodo mengungkapkan, lembaganya telah mengirim surat kepada Satgas Pasti terkait aduan konsumen Pinjol ilegal.